Home / ARTIKEL / HUKUM DAN KEADILAN

HUKUM DAN KEADILAN

Dahulu manusia tidak dapat hidup dalam kebersamaan (masyarakat) tanpa ketertiban. Manusia satu dengan manusia yang lain saling menjatuhkan, saling “memakan” atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘manusia yang satu seperti serigala bagi manusia yang lainnya’. Kemudian manusia menyadari akan kebutuhan yang sebenarnya ia butuhkan, yakni kebutuhan akan kehidupan yang aman kebutuhan untuk hidup secara tertib. Kebutuhan tersebutlah yang kemudian membawa manusia memasuki permasalahan hukum.

Dari cerita diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu fungsi hukum yang paling menonjol adalah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diupayakan dengan menggunakan peraturan hukum yang telah jelas-jelas tertulis dapat juga dengan menggunakan alat-alat penegak hukum yang ada. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukum memiliki daya memaksa yang kuat, jika ada orang yang tak mau mentaati dengan suka rela orang itu akan dipaksa supaya taat. Dalam memberikan kepastian hukum ini diharapkan bahwa aparat penegak hukum tidak monoton yang hanya terpaku pada bunyi undang-undang saja tanpa mempedulikan aspek-aspek yang lain. Dalam menjalankan hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan dari masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut.

Penegak hukum seringkali hanya terpaku pada bunyi undang-undang tanpa banyak mempedulikan aspek yang lain, aspek moralitas, aspek kepatutan dan aspek-aspek yang lainnya. Menurut Prof Arief Hidayat dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Selama ini masih banyak aparat penegak hukum yang hanya mementingkan aspek kepastian hukum tanpa mempedulikan apakah hukum itu dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau tidak, sehingga muncul kasus-kasus, seperti kasus Basar dan Kholil yang hanya mencuri semangka, Minah yang hanya mencuri tiga buah kakao atau Prita.

Prof. Mahfud MD pernah mengungkapkan bahwa Rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam UU secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Sebenarnya perlindungan yang diberikan oleh hukum itu bukanlah tujuan yang hakiki dari dibentuknya suatu peraturan. Tujuan hakiki dari dibuatnya peraturan tentunya adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, terpenuhinya rasa keadilan dalam setiap orang.

Prof. Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian atau perangkat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih mulia, yaitu penegakan nilai keadilan. Kepastian hukum adalah bagian yang dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan pertanggungjwaban hukum. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat, yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan.

Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan. Hal itu terjadi karena nilai keadilan yang berfungsi sebagai tolok ukur tidak mudah diwujudkan dalam norma hukum. Nilai keadilan yang abstrak, tidak selalu bersifat rasional dan selalu berkembang tidak dapat seluruhnya diwadahi dalam norma hukum yang tertulis. Hukum dirumuskan secara umum untuk mewadahi variasi peristiwa hukum serta kemungkinan berkembang di masa yang akan datang.

Keadilan yang coba dirumuskan dalam norma hukum tentu juga terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum dan juga terbatas saat norma hukum itu dibentuk. Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Hal itulah yang dapat menimbulkan praktik hukum yang kering dari keadilan atau bahkan penerapan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan/atau ada kesan dari masyarakat bahwa produk hukum yang ada sudah usang dan sudah seharusnya diganti.

Oleh karena itu, sangat tepat rumusan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut sebagai keadilan substantif. Seringkali paradigma keadilan substantif yang berkembang dimasyarakat tersebut menyimpang dari UU, hal tersebut bisa dilihat kalau pelaksanaan UU itu menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Untuk menyikapi ketertinggalan produk hukum yang berupa undang-undang dari keadilan substantif yang senantiasa berkembang, maka perlu diberikannya kebebasan bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum. Bila perlu membuat hukum sendiri yang terlepas dari aturan hukum yang saaat ini berlaku. Memberikan kebabasan bagi hakim untuk memberikan penafsiran ini penting karena hakim adalah penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, dapat dipastikan bahwa hakimlah yang mengetahui kasus dan kebutuhan masyarakat akan hukum.

Hakim dalam memutus perkara tidak hanya menjalankan apa yang terdapat dalam undang-undang, melainkan mewujudkan keadilan yang hendak dicapai oleh aturan hukum itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang sangat mungkin akan berbeda-beda untuk setiap kasus, waktu, dan masyarakat tertentu. Bahkan, kalaupun aturan hukum yang ada ternyata tidak sesuai dengan keadilan yang hendak diraih, hakim tentu harus lebih mengedepankan keadilan itu dan membentuk hukum baru yang lebih memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, saat ini sudah tidak tepatlah pernyataan yang menyatakan bahwa ‘hakim adalah corong undang-undang’.

Saat ini seharusnya hakim merupakan pembuat hukum (judge made law) yang memberikan kepuasan bagi masyarakat serta untuk menghilangkan rasa dahaga masyarakat akan hukum. Menghilangkan rasa dahaga masyarakat akan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hukum yang dapat menaungi masyarakat. Inilah mengapa putusan hakim diawali dengan sesanti “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip penerapan dan penegakan hukum yang dijiwai oleh spirit keadilan tersebut tentu bukan hanya menjadi domain dari hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tidak hanya hakim, para penegak hukum lain tentu juga harus menerapkan hukum tanpa menghilangkan ruh keadilan.

Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat, bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *