Home / BERITA HUKUM / Irfan Iskandar : JPU Gunakan Pasal yang Sudah Tidak Berlaku Lagi

Irfan Iskandar : JPU Gunakan Pasal yang Sudah Tidak Berlaku Lagi

 

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi, hari ini mengagendakan pembacaan eksepsi atas terdakwa Muhammad Hidayat S, yang dimana terdakwa dilaporkan atas dugaan UU ITE.

Seperti yang diketahui, Muhammad Hidayat terjerat pasal UU ITE lantaran video provokatif tentang Kapolda Polda Metro Jaya pada 5 November 2016. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat Muhammad Hidayat dengan pasal 32 ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE, UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Melalui kuasa hukumnya, terdakwa ajukan nota keberatan (eksepsi) Dalam sidang hari ini di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi, Rabu (27/09/17). Penasihat hukum terdakwa puluhan Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Muhammad Hidayat (TAMHI) salah satunya Irfan Iskandar, SH mengatakan, bahwa tim kuasa hukum MHS (Muhammad Hidayat S) Merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dimana surat dakwaan JPU tersebut memuat dua pasal yg dituduhkan kepada MHS.

“Dakwaan pertama memuat pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48  (1) UU No.11 Tahun 2008  tentang ITE. Sedangkan dakwaan ke dua memuat pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 juga tentang ITE. Nah, khusus dakwaan ke dua tersebut khususnya penggunaan pasal 45 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 tersebut yang menjadi fokus utama kali dalam pengajuan eksepsi tersebut yang dikarenakan dakwaan ke dua tersebut menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku lagi,” ujar Irfan saat dikonfirmasi media Inapos.com.

Bahwa dengan dasar dikirim atau poin 8 UU No.19 Thn 2016 tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pasal 45 di ubah dan diantara pasal 45 dengan pasal 46 disisipkan pasal baru yaitu pasal 45 A dan Pasal 45 B.

Dengan demikian, tambah Irfan, “artinya pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, oleh karena tidak berlaku lagi maka penggunaan pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berkonsekuensi dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegas Kordinator Pengacara MHS.

Berdasarkan hal tersebut di atas, “kami mengajukan permohonan dalam eksepsi kami untuk membatalkan dakwaan atau menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan membebaskan MHS,” tutupnya. (Elwan)

Baca Juga

Laporkan Sukmawati, FUIB harap polisi benar-benar mengusut soal puisi Ibu Indonesia

Merdeka.com – Puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri berujung polemik. Akibatnya, dia dilaporkan sejumlah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *