Home / BERITA HUKUM / Pengacara Hidayat Siapkan Sejumlah Saksi Ahli untuk Nilai Dakwaan Jaksa

Pengacara Hidayat Siapkan Sejumlah Saksi Ahli untuk Nilai Dakwaan Jaksa

Foto: Pengacara Muhammad Hidayat, Irfan Iskandar (kiri) dan Abdullah Al Katiri (kanan).

KIBLAT.NET, Bekasi – Pengacara Muhammad Hidayat mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menilai apakah unggahan kliennya di Facebook dapat dikategorikan hate speech atau tidak.

Sebelumnya, Hidayat dipidanakan terkait kasus unggahan video tentang mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan. Saat mengunggah video itu ke media sosial, dia menyertakan kalimat tanya ‘bukankah anda provokatornya Jendral?’

“Kami akan menghadirkan saksi ahli nantinya, karena dalam pasal UU ITE ini, terlebih dalam pasal 28 ayat 2 ini disebut kalimat yang digunakan harus mengandung kebencian antar golongan dan SARA,” ujar Irfan Iskandar saat ditemui Kiblat.net di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bekasi, Rabu (20/09).

“Lantas kalimat apa saja yang bisa masuk dalam pasal ini, kalimat hasutannya seperti apa bentuknya, yang jelas dalam setiap perkara pasal 28 ayat 2, harus dihadirkan pakar bahasa, komunikasi, bahasa forensik yang mengukur apakah kalimat yang dipermasalahkan termasuk dalam pasal itu atau tidak,” lanjutnya.

Kalimat yang digunakan pun, lanjut Irfan, haruslah secara tegas dan terang mengandur unsur menghasut dan menebar kebencian, tidak ada tanda tanya, dan tidak ada tanda kutip.

“Kalimat yang dimaksud dalam pasal itu harus tegas, tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda kutip, kalimatnya harus tegas menghasut orang untuk berbuat sesuatu, jika kalimatnya samar-samar tidak tegas dan bias, maka tidak bisa dikenakan pasal ini,” tukasnya.

Dalam kasus unggahan video itu, Muhammad Hidayat dikenakan dakwaan primer kesatu pasal 32 ayat 1 juncto pasal 48 ayat 1 lantaran mengunduh dan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengubah, mengurangi, merusak, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sedangkan dakwaan kedua, ia dikenakan pasal 28 ayat 2 karena dinilai melakukan provokasi yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah antara massa FPI dengan HMI atau antara massa HMI dengan Kapolda.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Baca Juga

Laporkan Sukmawati, FUIB harap polisi benar-benar mengusut soal puisi Ibu Indonesia

Merdeka.com – Puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri berujung polemik. Akibatnya, dia dilaporkan sejumlah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *