Home / BERITA HUKUM / Pengacara Muhammad Hidayat Nilai Dakwaan Jaksa Tidak Pas

Pengacara Muhammad Hidayat Nilai Dakwaan Jaksa Tidak Pas

 

Foto: Sidang perdana pelapor Kaesang, Muhammad Hidayat (53) terkait UU ITE, Rabu (20/09).

KIBLAT.NET, Bekasi – Muhammad Hidayat (53), pelapor putra bungsu Presiden, Kaesang menjalani sidang perdana terkait UU ITE di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bekasi, Rabu (20/09).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Andi Adikawira Putera, Hidayat dikenakan pasal 32 ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam dakwaan kedua dikenakan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Koordinator Advokasi untuk Hidayat, Abdullah Al Katiri mengungkapkan poin yang akan diajukan tim nya dalam eksepsi persidangan minggu depan.

“Pasal yang dikenakan itu tidak pas, pasal 28 ayat 2, dijelaskan disitu konflik yang disebabkan berdasarkan SARA, sedangkan ini (konflik antara FPI dan Polri, red) adalah bukan berdasarkan SARA,” ungkap Al Katiri usai mendampingi Hidayat di pengadilan perdana bapak 4 anak ini.

Lebih lanjut, dalam pasal 32 ayat 1, ungkapnya, jika tidak dihubungkan dengan pasal 32 ayat 3, maka pasal tersebut tidak mencakup unsur pidana.

“Sedangkan pasal 32 ayat 1 itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dihubungkan dengan ayat 3 nya, karena suatu hal yang mana merubahnya jika bukan satu rahasia (konten tersebut, red), maka tidak ada pidanyanya” ungkap Al Katiri.

Kembali dijelaskan Koordinator pengadilan Hidayat, Irfan Iskandar, bahwa konten yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 adalah konten yang sifatnya rahasia, pribadi, dan tidak untuk konsumsi publik.

“Pasal 32 ayat 1 itu, adalah perbuatan mengurangi atau menambahkan terhadap dokumen atau informasi milik orang lain tanpa hak, unsur tanpa hak ini sangat penting dalam UU ITE ini,” ujar Irfan meneruskan penjelasan Al Katiri.

“Pertama, kontennya itu ilegal, misal dokumen rahasia negara, atau konten pribadi, atau konten yang dilindungi oleh hak cipta, jika semua itu diotak-atik, itu lah yg dimaksud pasal 32 ayat 1, lalu harus dikaitkan dengan pasal 32 ayat 3 artinya, dalam ayat 1 itu tidak ada unsur pidana jika tidak dikaitkan dengan pasal 32 ayat 3,” lanjutnya.

Irfan pun turut mengomentari perihal pemakaian pasal terkait SARA dalam kasus Hidayat ini.

“Pada pasal 28 ayat 2 menyimak apa yg dibacakan JPU, pengunduhan bermasalah karena dapat menyebabkan konflik antara massa FPI dan Polri. Dan dalam kasus ini tidak ada uraian yang disebabkan SARA,” ungkapnya.

“Sedangkan dalam pasal 28 ini yang dimaksud adalah SARA, dan konflik antara FPI dan Polri bukan termasuk itu. Jika konflik biasa saja maka kena pasal 170, dan itu sudah harus terjadi konflik nya, bukan wacana saja,” lanjutnya.

Karenanya, pengacara melihat bahwa dalam dakwaan JPU ini banyak kekurangan, sehingga pada persidangan dengan agenda pembacaan nota keberatan atas dakwaan yang digelar pada Rabu depan (27/09), PH akan mengajukan eksepsi.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Hunef Ibrahim

Baca Juga

Laporkan Sukmawati, FUIB harap polisi benar-benar mengusut soal puisi Ibu Indonesia

Merdeka.com – Puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri berujung polemik. Akibatnya, dia dilaporkan sejumlah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *