Home / BERITA LAW FIRM / Melalui Kuasa Hukumnya, Pelapor Putra Jokowi Ajukan Eksepsi

Melalui Kuasa Hukumnya, Pelapor Putra Jokowi Ajukan Eksepsi

Pelapor Kaesang Pangarep selaku putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelapor yang bernama Muhammad Hidayat S, justru di dakwa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan pasal berlapis.

Kendati, Hidayat dijerat hukuman bukan karena masalah pelaporan putra Joko Widodo. Melainkan penyebaran video mantan Kapolda M Iriawan memprovokasi massa.

Hidayat dijerat pasal berlapis UU ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara oleh Kejari Kota Bekasi.

Hidayat dilaporkan dalam laporan polisi bernomor LP/976/XI/2016/Dit Reskrimsus tanggal 8 November 2016 karena mengunggah video soal mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.

Hidayat menyebarkan video tersebut di akun YouTube berjudul ‘Terungkap..!! Kapolda Metro Jaya Provokasi Massa FPI agar Serang Massa HMI. Ini Buktinya..!!’. Video tersebut diunggah melalui akun ‘Muslim Friend’ dengan durasi 1 menit 35 detik, pada 5 November 2016.

Karena itu, Jaksa menjerat Muhammad Hidayat dengan pasal 32 ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE, UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Lantaran video provokatif tentang Kapolda Polda Metro Jaya.

Dalam sidang hari ini di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi, Rabu (27/09/17). Penasihat hukum terdakwa diantaranya Khoirul Amin, SH dan puluhan Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Muhammad Hidayat (TAMHI) menyampaikan Nota Keberatan (eksepsi) berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 September 2017, sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang penggunaan pasal yang sudah tidak berlaku lagi.

2. Eksepsi tentang uraian perbuatan materil yang tidak mengandung perbuatan pidana.

3. Eksepsi tentang uraian perbuatan materil yang berbeda dengan pasal-pasal yang didakwakan.

4. Eksepsi tentang uraian perbuatan materil yang tidak lengkap sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal yang didakwakan.

5. Eksepsi tentang uraian perbuatan materil yang menyimpang dari uraian runutan uraian perbuatan materil sebelumnya.

Khoirul Amin,SH mengatakan, “bahwa sifat hukum pidana Indonesia yang menganut azas praduga tak bersalah, maka kita (penasihat hukum terdakwa-red) sepakat bahwa sampai saat ini terhadap terdakwa statusnya adalah belum tentu bersalah,” ucap Amin lewat pesan elektroniknya.

Oleh karenanya akan dibuktikan kesalahannya itu dengan berpedoman kepada surat dakwaan, yang berisi tuduhan-tuduhan tentang kesalahan Terdakwa.

Namun, lanjut Amin, “apakah terjadi suatu keadilan jika surat dakwaanya itu sendiri telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dikarenakan terdapat banyak kesalahan, atau bahkan dapatkah dibuktikan kesalahan terdakwa jika surat dakwaanya itu sendiri telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku,” jelas Amin. (Elwan)

Baca Juga

MUI Memaafkan, FSI Melaporkan

Forum Syuhada Indonesia (FSI) bersama beberapa ormas lainnya menambah daftar panjang laporan ke Bareskrim terkait …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *